GERBANG CELEBES – Keadlian iklim jadi salah satu fokus program kerja UN Women dalam mendorong kesejahteraan gender bagi perempuan dan anak perempuan, termasuk di Indonesia. Terlebih, isu krusial itu belum dibahas secara mendalam di Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing (BPFA), menurut Head of Programmes UN Women Indonesia, Dwi Yuliawati Faiz.
Sebagai informasi, BPFA merupakan kesepakatan global 189 negara, termasuk Indonesia, untuk menciptakan dunia yang lebih setara bagi perempuan dan laki-laki melalui perubahan kebijakan dan aksi nyata di berbagai bidang kehidupan. Komitmen ini terucap saat Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing, Tiongkok, tahun 1995.
Saat jumpa pers jelang Hari Perempuan Internasional 2025 di Jakarta, Kamis, 6 Maret 2025, Dwi menyebut bahwa krisis iklim bisa memengaruhi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. “Sekitar tahun 2022, kami buat studi di Sumba, Kabupaten Kupang, dan Jakarta Utara bersama KemenPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan UNFA (Dana Kependudukan PBB) untuk melihat polaritas perempuan dan anak perempuan yang berkaitan dengan perubahan iklim.”
Dari survei tersebut, ditemukan bahwa hubungan antara kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan tidak linier dengan perubahan iklim. “Tapi,” Dwi mengatakan. “Stresornya meningkat, karena frekuensi kejadian-kejadian yang dipicu perubahan iklim mulai banyak terjadi.”
Misalnya, ia mencontohkan, kekeringan di Kupang dan Sumba, serta banjir di Jakarta Utara. “Kondisi-konsisi itu meningkatkan stresor (di tengah) situasi yang sudah tidak setara dari awal. Jadi, tidak ujuk-ujuk semua orang jadi keras, tidak begitu,” Dwi menjelaskan.